Pajarali.com Bengkulu – Konsorsium Nasional (Konsornas) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Provinsi Bengkulu mengungkapkan keprihatinan terkait pelaksanaan Proyek Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. LSM ini menilai program tersebut belum mencapai hasil yang optimal dan memerlukan evaluasi menyeluruh.
Koordinator Konsornas LSM Bengkulu, Syaiful Anwar, SH, mengungkapkan bahwa berdasarkan pemantauan lapangan dan laporan dari masyarakat setempat, proyek PKE di desa tersebut menghadapi berbagai kendala. Ia menilai bahwa efektivitas dan transparansi program perlu ditingkatkan untuk memastikan kemiskinan ekstrem dapat teratasi secara nyata.
“Program PKE seharusnya tepat sasaran, namun kami masih menemukan sejumlah masalah dalam pelaksanaannya, mulai dari pendataan penerima manfaat hingga pengelolaan anggaran yang belum maksimal,” ungkap Syaiful pada Senin (17/02/2025).
Masalah yang Ditemukan di Lapangan
Beberapa permasalahan yang ditemukan Konsornas LSM Bengkulu dalam implementasi proyek PKE di Desa Bukit Makmur antara lain:
- Pendataan Penerima Manfaat yang Tidak Akurat
Beberapa warga yang seharusnya menerima bantuan justru tidak mendapatkan manfaat. Sebaliknya, terdapat laporan bahwa beberapa penerima bantuan tidak memenuhi kriteria kemiskinan ekstrem. - Transparansi dan Pengelolaan Anggaran
Konsornas LSM Bengkulu mendesak agar pihak terkait membuka informasi secara jelas mengenai penggunaan dana yang dialokasikan untuk proyek ini. Hal ini penting untuk menghindari potensi penyimpangan anggaran. - Infrastruktur yang Kurang Optimal
Pembangunan rumah layak huni, penyediaan air bersih, serta fasilitas sanitasi dinilai belum optimal. Infrastruktur pendukung lainnya yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem juga belum cukup memadai. - Kurangnya Pendampingan dan Pemberdayaan Ekonomi
Program pemberdayaan ekonomi yang seharusnya menjadi bagian dari proyek PKE dinilai masih minim. Dampak jangka panjang dari proyek ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum terlihat jelas.
Desakan untuk Evaluasi dan Perbaikan
Syaiful Anwar mendesak pihak pemerintah setempat dan instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi terhadap proyek PKE di Desa Bukit Makmur. “Kami meminta adanya transparansi dan pengelolaan yang lebih baik agar program ini benar-benar memberi dampak positif bagi masyarakat miskin,” tegasnya.
Selain itu, Konsornas juga mendorong pemerintah pusat dan aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat, guna memastikan pelaksanaan proyek sesuai dengan tujuan semula.
Harapan untuk Masyarakat Desa Bukit Makmur
Konsornas berharap agar program PKE dapat segera diperbaiki agar benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Desa Bukit Makmur. Selain bantuan sosial, program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan, akses permodalan usaha, dan peningkatan infrastruktur perlu menjadi prioritas dalam pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Kami akan terus mengawal pelaksanaan program ini dan memastikan hak-hak masyarakat miskin benar-benar terpenuhi,” tambah Syaiful.
Pihak terkait diharapkan segera merespons temuan ini dengan langkah-langkah perbaikan agar program PKE di Kabupaten Kaur, khususnya di Desa Bukit Makmur, dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat.
Proyek PKE Tahun 2024 di Desa Bukit Makmur
Desa Bukit Makmur merupakan salah satu lokasi yang mendapat alokasi kegiatan PKE untuk tahun 2024. Pekerjaan konstruksi proyek ini dikerjakan oleh PT. Riski Utama Jaya Abadi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.148.820.500,00, yang dijadwalkan selesai dalam 180 hari kalender. Proyek ini merupakan bagian dari program penanganan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan oleh satuan kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Bengkulu.
Konsornas LSM Bengkulu berharap agar proyek ini dapat lebih sesuai dengan harapan masyarakat, untuk memberikan solusi konkret dalam mengurangi kemiskinan ekstrem di desa tersebut.(F3).
