PAJARALI, Seluma, Bengkulu – Isu tentang temuan lebih dari 900 honorer “siluman” di Pemda Seluma menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Kabupaten Seluma dan bahkan telah menyebar ke seluruh Provinsi Bengkulu, serta menjadi perhatian nasional. Berita ini memicu beragam reaksi, terutama dari masyarakat yang merasa tersinggung dengan sebutan “siluman” yang dianggap merendahkan martabat mereka.
Menanggapi hal ini, Dedi Rosadi, Ketua Paguyuban Pemuda Kabupaten Seluma (PPKS), dengan tegas mengkritik pernyataan Pemda Seluma yang menggunakan istilah tersebut. Menurut Dedi, istilah “siluman” yang disematkan kepada honorer di Pemda sangat tidak pantas dan mencederai rasa kemanusiaan warga Seluma.
“Pemda Seluma jangan menghina rakyatnya sendiri. Siapa sebenarnya yang disebut ‘siluman’? Apakah itu genderuo, wewegombel, atau mak Lampir? Ini bukan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Kami, masyarakat Kabupaten Seluma, adalah manusia yang sama seperti pejabat Pemda. Kami punya keluarga, kami punya hati. Kami hanya ingin hidup layak seperti orang lain,” ungkap Dedi dengan penuh emosi.
Dedi juga menambahkan, bahwa masyarakat Seluma tidak seharusnya disamakan dengan makhluk gaib atau makhluk mitologi dalam menyelesaikan isu terkait honorer. Ia menekankan pentingnya dialog yang konstruktif dan tidak melibatkan penghinaan terhadap warga yang justru bekerja untuk mendapatkan penghidupan yang layak.
Lebih lanjut, Dedi Rosadi meminta agar Bupati Seluma, Teddy Rahman, membuka data terkait dengan honorer yang dianggap “siluman” oleh Pemda. Menurutnya, publik berhak mengetahui dengan jelas siapa saja yang dimaksud dalam pernyataan tersebut.
“Kami meminta Bupati Seluma, Teddy Rahman, untuk transparan dan membuka data atau nama-nama honorer yang dianggap siluman. Hal ini penting agar tidak ada lagi kesalahpahaman dan rakyat bisa mendapatkan informasi yang akurat dan jelas,” tambah Dedi.
Pernyataan tersebut mencerminkan keinginan masyarakat Seluma agar permasalahan ini ditangani dengan bijak dan tidak berujung pada fitnah atau penghinaan terhadap individu yang mungkin hanya mencari nafkah dengan cara yang sah. Dedi juga berharap agar Pemda Seluma segera mengklarifikasi situasi ini agar tidak menimbulkan perpecahan antara pemerintah dan masyarakat.
Melalui keterbukaan informasi dan pendekatan yang lebih manusiawi, Dedi berharap Pemda Seluma dapat menemukan solusi yang adil bagi semua pihak, tanpa merendahkan martabat masyarakat yang telah memberikan kontribusi untuk daerah.
Masyarakat Kabupaten Seluma, melalui suara PPKS, menginginkan adanya keadilan dan transparansi dalam segala proses administrasi pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan tenaga honorer, agar tidak ada lagi rasa ketidakadilan yang menghinggapi masyarakat.(f3).
