PAJARALI, Seluma – Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seluma, Elian Suandi, S.IP, angkat bicara terkait isu penerima bansos yang tidak sesuai dengan kondisi yang layak di wilayah Kabupaten Seluma. Menurutnya, kemungkinan kesalahan memang ada, namun hingga saat ini, Dinas Sosial Kabupaten Seluma belum menerima laporan resmi dari kepala desa atau masyarakat secara langsung.
Elian menjelaskan bahwa hingga tahun 2024, metode penyaluran bansos, baik BPNT maupun PKH, masih menggunakan data langsung dari Pusat Data Nasional Kementerian Sosial (PUSDATIN Kemensos). Untuk meminimalisir kesalahan, Dinas Sosial Kabupaten Seluma telah membentuk operator di desa-desa untuk melakukan update data secara langsung tentang kondisi penerima bansos.
Operator desa dapat melakukan perubahan data atau penguploadan data penerima bansos secara langsung melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang digunakan Kementerian Sosial. Data tersebut kemudian diverifikasi di Kementerian Sosial dan bansos diterima langsung oleh penerima dari Kemensos RI.
Dinas Sosial Kabupaten Seluma hanya melakukan pemantauan dan pengawasan penyaluran bansos karena bansos di Kabupaten Seluma hanya bersumber dari Kementerian Pusat.
Elian menekankan pentingnya peran masyarakat dan kepala desa dalam memantau penyaluran bansos. Ia meminta masyarakat untuk melapor secara resmi ke Dinas Sosial Kabupaten Seluma jika menemukan kesalahan dalam penyaluran bansos.
“Jika masyarakat menemukan adanya kesalahan dalam penyaluran bansos, kami meminta mereka untuk melapor secara resmi ke Dinas Sosial Kabupaten Seluma agar kami dapat langsung menindaklanjutinya,” tegas Elian.
Dengan demikian, Dinas Sosial Kabupaten Seluma berkomitmen untuk memastikan penyaluran bansos yang tepat sasaran dan efektif.(F3)
